Rencana calon bapak jokowi baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meneruskan makan siang dan susu gratis Link LGO4D di sekolah, bakal menelan bayaran hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).
Prabowo telah membeberkan kegemilangan dalam pengangkatan sang pemimpin minggu lalu, selesei pencacahan suara cepat yang dilakukan oleh separuh lembaga survei independen di TPS menelanjangi bahwa ia menyebelahi hampir 60 gaji suara. Uang jasa pemilu akan memberitakan desain resminya pada melucut 20 Maret dan pemerintahan baru bakal dimulai pada Oktober.
Jumlahnya analis telah memperingatkan bahwa bayaran yang harus dikeluarkan untuk memblokade janji cara Prabowo, yakni amal makanan cuma-cuma untuk 82,9 juta anak, benar benar mahal dan dapat merusak rekam jejak iman fiskal Indonesia. Timnya mengatakan program ini dapat menelan bayaran 450 triliun rupiah ketika menggerapai tahap akhir pada tahun 2029.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini mengkhaskan pengeluaran rekahan 100 triliun hingga 120 triliun rupiah untuk menempatkan makanan yang seimbang dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, bagian senior tim ahli Prabowo, tanpa menghadiahkan rincian lebih lanjut.
Tim Prabowo mengukur pada tahap akhir, program ini per 128.199.174.119 tahunnya dapat memerlukan 6,7 juta ton Butir-butiran 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
Skedul program yang ada saat ini meliputi kolaborasi dengan koperasi pekebun dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat mengurangi total biaya program. Investor sangat memperhatikan rincian program ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang persen dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam pertemuan galib investor pada Rabu. Perulasan ini diselenggarakan oleh bank sentral sehabis memvonis untuk membela keluarga bunga tidak berubah dalam kebijakannya.
Warjiyo menyampaikan bahwa Hukum yang mencegah defisit fiskal tahunan Indonesia melebihi tiga komisi PDB, dapat menjamin pengerjaan kebijakan fiskal dengan bijaksana.